Samosir, 29 September 2025, Relasipublik.com– Kepolisian Resor (Polres) Samosir yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Frillya, S.I.K, melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat korban kebakaran yang menghanguskan 8 unit rumah di Sidaji, Dusun III, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, pada Senin (29/9/2025) subuh.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Samosir didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Samosir serta Camat Simanindo, Hans Ricardo Sidabutar. Mereka menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada delapan kepala keluarga terdampak, yakni Naolo Boru Sialoho, Eljon Sagala, Kelemen Simarmata, Sarma Simarmata, Febrianti Simarmata, Tamaria Butar Butar, Menti Sidabutar, dan Elianto Sihombing.

Sebelum penyerahan bantuan, Kapolres Samosir terlebih dahulu menyapa dan memberikan penghiburan kepada para korban.
“Atas nama keluarga besar Polres Samosir, kami turut prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa bapak/ibu sekalian. Kami memahami betapa berat cobaan ini, namun kiranya tetap diberikan ketabahan dan semangat untuk bangkit kembali. Kehadiran kami di sini adalah bentuk kepedulian Polri untuk sedikit meringankan beban bapak/ibu,” ujar AKBP Rina Frillya.

Setelah berinteraksi dengan warga, bantuan sosial pun diserahkan secara langsung kepada para korban.

PLT Kasi Humas Polres Samosir menambahkan bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk empati sekaligus wujud nyata kepedulian Polres Samosir terhadap masyarakat.
“Tujuan kegiatan ini adalah meringankan beban korban, memberikan dukungan moral, serta membangun solidaritas dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Polri hadir tidak hanya dalam tugas keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial,” jelasnya.

Sekitar pukul 09.30 WIB, kegiatan bakti sosial selesai dilaksanakan. Selama kegiatan berlangsung, suasana berjalan aman, tertib, dan kondusif.(Rls/RS)

Artikel Kapolres Samosir Gelar Bakti Sosial untuk Korban Kebakaran 8 Unit Rumah di Desa Simarmata pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Pangururan //relasipublik.com– Polres Samosir memberikan klarifikasi terkait video pengakuan seorang wanita berinisial EMN yang mengaku sebagai korban penganiayaan. Video tersebut viral di media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi.

Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, S.E., M.M., menegaskan bahwa EMN saat ini berstatus sebagai diduga korban dalam dua laporan polisi yang sedang ditangani, yakni dugaan kecelakaan tunggal dan dugaan tindak pidana penganiayaan.

Menurut AKP Edward Sidauruk, laporan pertama yang berkaitan dengan dugaan kecelakaan tunggal dibuat oleh seorang pelapor berinisial F pada Senin, 23 Desember 2024. Insiden itu sendiri terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan.

Saat kejadian, EMN mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor dan ditemukan dalam kondisi luka-luka oleh warga, yang kemudian membawanya ke Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga untuk mendapatkan pertolongan.

“Hingga saat ini, laporan kecelakaan tersebut masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 17 saksi telah diperiksa, dan dari keterangan yang dihimpun, dugaan sementara menunjukkan bahwa kejadian yang dialami EMN disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal,” jelas AKP Edward Sidauruk.

Selain kecelakaan, Polres Samosir juga menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap EMN, yang dilaporkan oleh suaminya, SAHS (25). Laporan tersebut dibuat pada Kamis, 26 Desember 2024, pukul 22.06 WIB.

SAHS menyatakan bahwa pada Sabtu, 21 Desember 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, ia mendapat informasi dari warga yang menemukan istrinya terduduk dan memegang kepala dalam kondisi lemas.

EMN kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani di Pematang Siantar. Setelah sadar, EMN mengaku kepada suaminya bahwa ia telah dianiaya oleh empat orang pria di sekitar usaha pangkas rambut Chael, sekitar satu kilometer dari lokasi ia ditemukan.

Namun, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa dari 19 saksi yang telah diperiksa, tidak ada yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan sebagaimana yang diklaim oleh EMN. Selain itu, bukti fisik juga belum mendukung dugaan tersebut.

“Dari pemeriksaan terhadap pakaian dan sepeda motor yang digunakan EMN saat kejadian, tidak ditemukan bercak darah. Jika benar terjadi penganiayaan di lokasi awal, seharusnya darah dari lukanya mengenai pakaian atau kendaraannya,” ujar AKP Edward Sidauruk.

Meski demikian, Polres Samosir menegaskan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Terkait kasus ini, Plt. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa Polda Sumut mendukung penyelidikan yang dilakukan Polres Samosir dan memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional serta transparan.

“Penyidikan masih terus berjalan, dan kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kami akan mengungkap fakta berdasarkan bukti yang ada. Jika nantinya ditemukan indikasi tindak pidana, tentu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem.

Dengan masih berlangsungnya penyelidikan, Polres Samosir mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kesimpangsiuran informasi.

Artikel “19 orang Saksi Telah dimintai ketrangan, Polisi masih dalami 2 Laporan Berbeda pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 ll relasipublik.com — 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚒𝚔𝚘 𝚃. 𝙶𝚞𝚕𝚝𝚘𝚖 𝚍𝚊𝚗 𝚆𝚊𝚔𝚒𝚕 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚞𝚊 𝚂𝚒𝚝𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚛𝚊𝚢𝚊𝚔𝚊𝚗 𝙿𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑 𝚋𝚎𝚛𝚜𝚊𝚖𝚊 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝚐𝚎𝚛𝚎𝚓𝚊 𝙷𝙺𝙱𝙿 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚛𝚝 𝙿𝚊𝚗𝚐𝚞𝚛𝚞𝚛𝚊𝚗 𝙺𝚘𝚝𝚊, Minggu (31/03/2024).

𝙿𝚍𝚝. 𝚃𝚞𝚕𝚞𝚜 𝙷.𝙿 𝚂𝚒𝚊𝚗𝚝𝚞𝚛𝚒 𝚜𝚎𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒 𝙿𝚎𝚗𝚐𝚔𝚑𝚘𝚝𝚋𝚊𝚑 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝 𝙺𝚑𝚘𝚝𝚋𝚊𝚑 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜 𝙰𝚕𝚔𝚒𝚝𝚊𝚋 𝚈𝚎𝚜𝚊𝚢𝚊 25:6-9. 𝚁𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚒𝚊𝚗 𝚒𝚋𝚊𝚍𝚊𝚑 𝚋𝚎𝚛𝚓𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚔𝚑𝚒𝚝𝚖𝚊𝚍, 𝚊𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚕𝚊𝚗𝚌𝚊𝚛.

𝙳𝚒𝚜𝚎𝚕𝚊-𝚜𝚎𝚕𝚊 𝚒𝚋𝚊𝚍𝚊𝚑 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚒𝚔𝚘 𝚃. 𝙶𝚞𝚕𝚝𝚘𝚖 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚕𝚊𝚖 𝙿𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚜𝚎𝚕𝚞𝚛𝚞𝚑 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝙿𝚊𝚗𝚐𝚞𝚛𝚞𝚛𝚊𝚗 𝙺𝚘𝚝𝚊.

𝙼𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝚙𝚎𝚛𝚊𝚢𝚊𝚊𝚗 𝙿𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑, 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚒𝚔𝚘 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚓𝚊𝚔 𝚜𝚎𝚕𝚞𝚛𝚞𝚑 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐𝚔𝚊𝚝𝚔𝚊𝚗 𝚒𝚖𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚜𝚒𝚑𝚒 𝚜𝚊𝚝𝚞 𝚜𝚊𝚖𝚊 𝚕𝚊𝚒𝚗.

“𝙳𝚒𝚋𝚊𝚕𝚒𝚔 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚘𝚛𝚋𝚊𝚗𝚊𝚗 𝚍𝚊𝚗 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚔𝚊𝚜𝚒𝚑 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚈𝚎𝚜𝚞𝚜, 𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚙𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚝𝚎𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚞𝚊𝚛 𝚋𝚒𝚊𝚜𝚊 𝚔𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚋𝚊𝚗𝚐𝚔𝚒𝚝, 𝚖𝚊𝚛𝚒 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚕𝚊𝚗𝚓𝚞𝚝𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚋𝚎𝚗𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚏𝚒𝚛𝚖𝚊𝚗 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚜𝚊𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚜𝚒𝚑𝚒 𝚜𝚊𝚝𝚞 𝚜𝚊𝚖𝚊 𝚕𝚊𝚒𝚗”, 𝚔𝚊𝚝𝚊 𝚅𝚊𝚗𝚍𝚒𝚔𝚘.

𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚌𝚊𝚙𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚊𝚗𝚝𝚊𝚞 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚞𝚗𝚓𝚞𝚗𝚐 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚊𝚢𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑 𝚍𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚌𝚊𝚙𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚊𝚖𝚊𝚝 𝚔𝚎𝚙𝚊𝚍𝚊 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚒𝚔 𝚜𝚒𝚍𝚒.

𝙳𝚒𝚔𝚎𝚜𝚎𝚖𝚙𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚖𝚊, 𝚆𝚊𝚔𝚒𝚕 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚂𝚊𝚖𝚘𝚜𝚒𝚛 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚞𝚊 𝚂𝚒𝚝𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚙𝚊 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚌𝚊𝚙𝚔𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚕𝚊𝚖 𝙿𝚊𝚜𝚔𝚊𝚑.

“𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚓𝚞𝚐𝚊 𝚋𝚎𝚛𝚜𝚞𝚔𝚊𝚛𝚒𝚊 𝚔𝚊𝚛𝚎𝚗𝚊 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚈𝚎𝚜𝚞𝚜 𝚜𝚞𝚍𝚊𝚑 𝚋𝚊𝚗𝚐𝚔𝚒𝚝 𝚔𝚎 𝚜𝚘𝚛𝚐𝚊, 𝚜𝚎𝚖𝚘𝚐𝚊 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚍𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚕𝚞𝚛𝚞𝚑 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝 𝚐𝚎𝚛𝚎𝚓𝚊 𝚒𝚗𝚒 𝚍𝚒𝚋𝚎𝚛𝚔𝚊𝚝𝚒 𝚃𝚞𝚑𝚊𝚗 𝚈𝚎𝚜𝚞𝚜 𝙺𝚛𝚒𝚜𝚝𝚞𝚜”, 𝚔𝚊𝚝𝚊 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚞𝚊.

𝚂𝚎𝚕𝚎𝚜𝚊𝚒 𝚒𝚋𝚊𝚍𝚊𝚑 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚆𝚊𝚋𝚞𝚙 𝚋𝚎𝚛𝚋𝚊𝚞𝚛 𝚍𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚢𝚊𝚕𝚊𝚖𝚒 𝚓𝚎𝚖𝚊𝚊𝚝. 𝚃𝚞𝚛𝚞𝚝 𝚑𝚊𝚍𝚒𝚛 𝚖𝚎𝚗𝚍𝚊𝚖𝚙𝚒𝚗𝚐𝚒, 𝚋𝚎𝚋𝚎𝚛𝚊𝚙𝚊 𝚙𝚒𝚖𝚙𝚒𝚗𝚊𝚗 𝙾𝙿𝙳 𝚕𝚊𝚒𝚗𝚗𝚢𝚊.(Red)

Artikel Bupati Dan Wakilbupati Samosir Hadiri Acara Paskah Dan Naik Sidi Di HKBP Pangururan Kota pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

MEDAN, Relasipublik.com –Kapolda Sumut menyampaikan hasil progres perkembangan penyelidikan kematian Bripka Arfan Saragih apa yang menjadi komplain pihak keluarga, Selasa, bertempat di Aula Tribata Mapolda Sumut, Selasa (4/4/2023) malam.

Panca mengungkapkan, pada 24 Maret 2023 lalu mendapat pengaduan dan keluhan dari istri almarhum Bripka Arfan Saragih serta mempertanyakan hasil konferensi pers dari Polres Samosir atas meninggalnya personel Satlantas Polres Samosir yang dinilai janggal.

“Karena pihak keluarga menilai kematian Bripka AS ada yang janggal, saya pun mengundang dan bertemu dengan istri serta kuasa hukum almarhum untuk mendengar langsung keluhan lalu menarik kasus kematian yang ditangani Polres Samosir ke Polda Sumut,” ungkapnya

Polda Sumatera Utara (Sumut) telah selesai melaksanakan gelar perkara ulang penyelidikan terhadap kasus kematian Bripka Arfan Saragih (AS).

Kapolda mengatakan, dalam pelaksanaan gelar perkara kasus kematian Bripka Arfan Saragih melibatkan tim forensik, psikologi, ahli pidana, toksiologi, IT, serta keluarga Bripka Arfan.

Kemudian, laporan Jenni selaku istri Bripka AS ke Mapolda Sumut soal dugaan pembunuhan serta adanya pengaduan masyarakat tentang penggelapan uang pajak kendaraan.

Dalam melakukan penyelidikan serta menggelar pra rekonstruksi dengan melibatkan Direktorat Reskrimum, Dit Reskrimsus, Bid Propram dan Inspektorat Polda Sumut, yang berlangsung selama 10 Hari, telah disimpulkan penyebab kematian Bripka AS.

Untuk penyebab kematian Bripka AS, Kapoldasu menerangkan Bripka AS mati lemas akibat masuk racun sianida melalui saluran makan hingga lambung lalu ke saluran nafas disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul (benturan di kepala).

Benturan di kepala ini oleh para ahli mengungkap benturan yang terjadi karena kepala mendekati objek dan tidak ada luka pada bagian kulit, tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan yang disengaja terkait kematian Bripka AS serta tidak ditemukannya tanda-tanda paksaan masuknya racun sianida ke tubuh korban Kata Panca Menambahkan.

Tim penyelidik yang dibentuk juga menemukan fakta bahwa Bripka AS sebelum meninggal dunia telah memesan racun sianida melalui online. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan handphone milik almarhum, berdasarkan fakta-fakta serta keterangan para ahli forensik, psikologi dan tiksiologi menyimpulkan Bripka AS bunuh diri karena faktor permasalahan dugaan kasus penggelapan uang para wajib pajak di Kabupaten Samosir yang dialami.

Ada 99 saksi dari Polri dan masyarakat serta melakukan olah 41 serta adegan pra rekonstruksi
Untuk menguatkan kematian Bripka AS, Ujarnya.

Panca menambahkan, tim penyelidik juga menemukan bukti pada Tanggal 3 Februari 2023 korban mencari situs-situs cara bunuh diri melalui handphone. Serta ketika digelar pra rekonstruksi ada saksi yang melihat sepeda motor korban berada di TKP Desa Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sehingga disimpulkan kematian Bripka AS karena bunuh diri dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.(Ronald.Sihombing)

Artikel Hasil Pemeriksaan Ahli, Kematian Bripka AS Lemas Akibat Masuk Racun Sianida pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Hal ini dilakukan oleh BS warga Dusun III, Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sabtu (16/10/2021) sekira pukul 20.00 WIB.

Dengan menggunakan senjata tajam, BS menebas ayah kandungnya SRS (65) hingga tewas dan Ibunya, KS hingga mengalami luka serius.

Kapolres Samosir AKBP, Josua Tampubolon ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (17/10/2021) membenarkan peristiwa tersebut.

Kapolres mengatakan Peristiwa terjadi pada Sabtu 16 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolres menerangkan, tersangka BS menggunakan sebilah parang untuk melukai orang tuanya (Ayah), selanjutnya tersangka melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya.

“Motifnya diduga karna korban sakit hati ditegur oleh ayahnya karna melakukan pemukulan terhadap ibu kandungnya,” sebut Josua Tampubolon.

Menurut informasi yang himpun, tersangka merupakan ODJG ( Orang Dalam Gangguan Jiwa) dan selama ini dipasung oleh orangtuanya di dalam rumahnya.

“Saat ini tersangka sudah diamankan di Unit Pidum Sat Reskrim Polres Samosir dalam pemeriksaan dan rencana akan dibawa observasi ke Rumah Sakit Jiwa,” pungkas Kapolres. (AA/JS)

Artikel Diduga ODGJ, Seorang Anak Tega Bunuh Ayah dan Aniaya Ibu Kandung pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Kedatangan rombongan tersebut di Mako Polres Samosir disambut oleh Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, S.H. M.H dan Wakil Bupati Samosir Drs Martua Sitanggang, M.M.dengan disuguhi tarian Khas Batak Toba yang dibawakan oleh sanggar tari Angel Lean dan pengalungan stola.

Turut mendampingi Wamen Desa PDTT dan  Kapolda, antara lain  Ny. Budi Arie Setiadi, Kabid TIK Polda Sumut Kombes Pol Raja Sinambela, S.I.K, Ketua DPD PDI Perjuangan Drs Rapidin Simbolon, M.M beserta rombongan, Ketua DPD Projo Sumatera Utara Ramses Simbolon beserta rombongan, Kasdim 0210/TU Mayor Arm Ojak Simarmata.

Wakil Bupati Samosir Drs Martua Sitanggang, M.M mengucapkan  Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Desa PDTT dan Kapolda Sumut telah berkunjung ke Kab. Samosir.

“Kehadiran Bapak Wamen sangatlah kami harapkan di Kab. Samosir sehingga dapat melihat langsung kehidupan masyarakat Kab. Samosir yang 85% adalah petani dan mohon dukungan dari Kementerian Desa R.I untuk Kab. Samosir” Kata Martua Sitanggang.

Ditambahkan Martua Sitanggang “dari sektor Pariwisata, kita akan membentuk Desa Pariwisata sehingga apa yang kita harapkan untuk menjadikan Samosir menjadi tujuan wisata Nasional dan Internasional dengan menjadikan Samosir Bali kedua. Dan kami sudah memohon dukungan dari Kementerian Pariwisata.”Tambah Martua.

Menurut Wamen Desa Budi Arie Setiadi” Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Super Prioritas Nasional sehingga kami Kementerian Desa sangat mendukung Desa Pariwisata yang ada di seluruh Indonesia,Mari kita dukung percepatan dan perluasan vaksinasi dengan tidak takut dan tidak mau termakan hoax terkait vaksinasi.”Ujar Wamen Desa.

Pada kesempatan Wakil Bupati Samosir Drs Martua Sitanggang, M.M memberikan cendramata berupa ulos kepada Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi sebagai tanda ucapan terimakasih atas kehadiran di Kab. Samosir.

Selanjutnya oleh ibu Wakil Menteri Desa PDTT Ny. Budi Arie Setiadi didampingi Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Kapolda Sumut IRJEN Pol Drs.R.Z.Panca Putra S, M.Si dan Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, S.H, M.H membagikan sembako kepada peserta lansia yang mengikuti vaksinasi,dan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Vaksinasi yang sedang berlangsung.(Jefry Sitanggang -Samosir)

Artikel Wamen Desa PDTT dan Kapoldasu Kunjungi Kab.Samosir  Dalam rangka gerakan Nasional percepatan vaksinasi covid-19 Bersama Relawan Projo di wilayah Kab. Samosir pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

SAMOSIR , SUMUT, Relasipublik.com– Penebangan Pohon pinus di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, ternyata bukan kawasan hutan Hutan Negara ,kegiatan pengepulan kayu yang sempat Viral di platfon jagat maya tersebut akhirnya terkuak .

Lahan itu merupakan milik dari keturunan Op. Raja Gumumtam Rumahorbo dan sudah dikuasai selama ratusan tahun atau selama 13 generasi turun temurun.

Hal ini dinyatakan oleh Hoster Rumahorbo selaku humas  yang dipercayakan oleh seluruh keturunan Raja Gumumtam Rumahorbo.

“Bahwa tanah ini adalah tanah milik keturunan Raja Gumumtam Rumahorbo yang sudah dihuni sejak ratusan tahun,” ungkap Hoster Rumahorbo. Jumat (15/10/2021).

Lebih lanjut hoster membuat pernyataan bahwa keturunan Raja Gumumtam Rumahorbo akan mendirikan Yayasan Pomparan Raja Gumumtam Rumahorbo dan menyatakan bahwa tanah warisan itu adalah milik bersama yang tujuanya supaya tidak terjadi perselisihan dan saling klaim diantara pomparan Raja Gumumtam Rumahorbo.

“Berdasarkan Besloit yang sudah ada yang dihubungkan dengan silsilah atau tarombo Raja Gumumtam Rumahorbo bahwa tanah tersebut bukan hutan lindung tapi adalah milik pomparan Raja Gumumtam Rumahorbo,” bebernya.

Menanggapi berita yang sedang viral  saat ini yang menyatakan adanya penebangan liar yang dikerjakan oleh T Sitanggang, Hoster Rumahorbo menganggap itu tidaklah benar.

Saat diminta tanggapan dari T Sitanggang (Parman-red) selaku pengusaha yang mengerjakan, juga mengaku sudah melakukan berbagai tahap untuk memastikan legalitas lahan tersebut. Seperti membuat Surat perjanjian dengan pemilik lahan dan menyurati beberapa instansi terkait.

“Sebelum pohon pinus itu kita tebang, sekitar bulan Februari 2021, kita terlebih dahulu menyurati BPN dan tembusanya ke Kepala desa Marlumba, Camat dan  Kapolres Samosir,” ujarnya.

Bukan itu saja, T Sitanggang selaku Pengusaha mengaku sudah mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan UPT kesatuan pengelolaan hutan wilayah Xlll Dolok Sanggul.

“Menanggapi surat saya, pada tanggal 1 Januari 2021 pihak kehutanan sudah melakukan pengecekan dan pengukuran lahan tersebut, dan bukan kawasan hutan negara,” akunya.

Menurut T Sitanggang, kalau menyangkut hutan masyarakat, ada Permen 85 turunanya permen 48 tahun 2019 yang  mengaturnya.

“Jangan karena trending dan viral saya jadi diperiksa terus, kemarin waktu pak Luhut datang ke Samosir, kita juga udah diperiksa,” keluhnya.

Haritua Siregar selaku kepala UPTD Kehutanan Wilayah Samosir, dia membenarkan bahwa lahan penebangan pinus tersebut tidak berada dik)awasa Hutan Negara atau hutam lindung.

“Yang pasti parman gak ada salah disitu, ya… lokasi itu sangat putih,” kata Haritua Siregar kepada Wartawan saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya.

Sebelumnya beredar berita tentang penebangan kayu pinus di Desa Marlumba, berawal dari salah satu warga yang mengupload Video dan Gambar diplatfon Medsos.
(Jefry Sitanggang-Kontributor )

Artikel Ternyata Bukan Kawasan Hutan Negara,Lahan Tersebut Milik Keturunan Raja Gumumtam Rumahorbo pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

SAMOSIR–Relasipublik.com– Viral dimedsos tentang penebangan kayu pinus di Desa Marlumba, Kec.Sitiotio, Kab.Samosir, Sumut ,menuai berbagai pendapat dikalangan masayarakat Samosir.

Beberapa tokoh pemerhati lingkungan meminta Pemerintah Kabupaten Samosir supaya melakukan kebijakan kebijakan terkait isu lingkungan yang terjadi di Samosir.

Menanggapi hal itu Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan upaya  penelusuran ke lokasi kejadian.Hal ini disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom kepada Wartawan. Kamis (14/10/2021).

“Saya sudah perintahkan kadis Lingkungan Hidup untuk turun dan Laporan Kadis mereka sudah dilapangan dan berkoordinasi dengan APH dan KPH 13, untuk mengaudit lokasi penebangan,” Ujar Vandiko

Bupati juga sudah memerintahkan Dinas Lingkungan hidup untuk berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum.

“Dan sudah saya instruksikan untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dapat dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.(Jefry Sitanggang–Kontributor Samosir )

Artikel Viral Penebangan Pohon Pinus, Bupati Samosir Perintahkan Kadis Lingkungan Hidup Turun Kelokasi pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

“Kami sangat mengapresiasi kalau ada informasi masyarakat yang menyampaikan kepada kami,” kata Maruli tua Manurung selaku kepala satuan tugas wilayah l direktorat l koordinasi dan supervisi dari KPK, kepada wartawan di Kantor Bupati Samosir. Senin (11/10/2021).

Selain disektor pengadaan barang dan jasa, menurut Maruli proses lelang jabatan adalah salah satu titik yang paling rawan dalam tindak pidana korupsi.

“Jadi, Korupsi terkait jual beli jabatan ini masih yang paling rawan, KPK masih sangat sering mendapat informasi dugaan, apakah permintaan atau suap menyuap terkait jual beli jabatan diberbagai daerah,” katanya.

Dalam hal ini, Maruli selaku anggota KPK berharap Pimpinan daerah dan seluruh pejabat yang berkompeten menjalankan regulasi tentang pengisian jabatan.

“Makanya kami harapkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh yang berhak, mendapatkan pesan tugas “bahwa KPK sangat sangat atensi dan memonitor supaya tidak terjadi penyelewengan atau bahkan suap menyuap ataupun pemerasan atau bahasa mudahnya jual beli jabatan,” harapnya.

Dipemkab Samosir, apalagi akan dimulai penataan jabatan dan juga seleksi untuk beberapa jabatan kosong di eselon ll dan bawahnya.

Dia juga menjelaskan Regulasi tentang pengisian jabatan, mulai dari UU NO 5 Tahun 2014 tentang ASN, turunanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan BKN.

“Jadi memang fahami dulu bagaimana aturanya, yang paling jelas itu kan harus ada Pansel,” katanya.

Ditanya soal staf khusus yang kini sudah diganti dengan tim bupati percepatan pembangunan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di Samosir, Maruli harapkan itu harus sesuai aturan.

“Dinegara ini, apapun sudah ada aturanya, kami harus cek lagi bagaimana landasan hukumnya. Seperti itu memang harusnya Sekretaris daerah dan juga Inspektorat faham dan bisa memberi masukan, kalau ada regulasi yang belum singkron. Dan sekali lagi harus dicek dulu dari segi formilnya,” ucapnya.

Kendati demikian, jika itu dibentuk dia berharap tugas dan fungsinya kearah yang lebih baik untuk pemerintah kabupaten Samosir.

“Kalau dari segi materilnya atau pemanfaatanya, ya memang harapanya kalaupun itu debentuk untuk memperkuat mekanisme atau tata kelola bukan sebaliknya,” katanya. (AA/Red)

Artikel Proses Lelang Jabatan Rawan Korupsi? pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

SAMOSIR,SUMUT,  Relasipublik.com-Bertempat di Kejaksaan Negeri Samosir telah melaksanakan pemberian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.”Bahwa saat ini kami melaksanakan pemberian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2),” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Samosir. Selasa (12/10/2021).

Adapun yang turut hadir dalam kegiatan tersebut ialah Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Kasi Pidum, Kasi Intel, Jaksa Penuntut Umum terdakwa a.n Hotriris Sinaga, Jaksa Penuntut Umum terdakwa a.n Hotma Ida Sitanggang, Kepala Desa dan Kepala Dusun Partungkoan Naginjang, Penasihat Hukum terdakwa a.n Hotma Ida Sitanggang.

Kemudian pemberian SKP2  didasari dengan adanya perdamaian dan tercapainya keberhasilan pelaksanaan restorative justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa a.n Hotriris Sinaga dalam perkara penghinaan (pasal 310 KUHPidana) dan terdakwa a.n Hotma Ida Sitanggang (dalam perkara penganiayaan 351 ayat 1).

Jaksa Penuntut Umum Berhasil melakukan pelaksanaan restorative justice pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 dan dilanjutkan dengan pengajuan persetujuan restorative justice kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan permohonan pelaksanaan RJ bersama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, pihak Kejaksaan Negeri Samosir melakukan pemberian SKP2 kepada terdakwa a.n Hotriris Sinaga dan terdakwa a.n Hotma Ida Sitanggang yang mana para terdakwa tersebut merupakan terdakwa yang saling lapor atas kejadian yang menimpa mereka.

Adapun alasan penghentian penuntutan dilakukan ialah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana diancam penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, memenuhi kerangka berpikir keadilan restoratibe dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain, penghindaran stigma negative, penghindaran pembahasan, respon dan keharmonisan masyarakat.

Kegiatan berakhir pada pukul 14.00 Wib dengan berjalan aman dan terkendali.
Dengan adanya SKP2 yang diberikan kepada para terdakwa, maka terdakwa tidak akan saling melakukan pelanggaran sesuai kesepkatan perdamaian yan telah  dicapai di Kantor Kejaksaan Negeri Samosir dan para terdakwa akan diterima kembali di tengah – tengah masyarakat dikarenakan status para terdakwa telah dicabut dengan adanya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

(Jefry Sitanggang/Rls.)

Artikel Kejaksaan Negeri Samosir Berhasil Menghentikan Penuntutan  Perkara Melalui Keadilan Restoratif pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.