Simalungun, Relasipublik.com-Gerakan Mahasiswa Merdeka Untuk Rakyat (GMMUR) kembali hadir ke kejaksaan negeri Simalungun (22/09/2025) Pasca Aksi Demonstrasi untuk memberikan data tambahan berupa Vidio dan Foto terkait Dugaan Pemerasan dan Korupsi dalam Pengadaan Baju olahraga SD-SMP di Kabupaten Simalungun.

Pemberian data ini dilampirkan mahasiswa didalam bentuk Flashdisk, hal ini bermaksud agar kejari simalungun tidak lagi menunda nunda kinerja dan Perhatiannya terhadap kasus ini,

“kami akan kawal terus dan bekerja juga untuk kasus ini agar benar benar diUsut sampai keakar akarnya,”tutur Gideon Ketua GMMUR.

Gideon surbakti dengan Andry napitupulu memberikan surat dan tambahan data lewat pegawai PTSP Kejari simalungun, yang sempat juga tak sengaja bertemu dengan Kejari Simalungun  Irfan Hergianto, S.H, M.H dan sempat menyampaikan,

“siap terimakasih kalau adik adik juga kompeten dalam memberikan pengaduan, silahkan disampaikan datanya yah, kawal kami dalam menangani kasus ini” ujarnya.

Akhir kata, GMMUR akan selalu mengawasi dan menekankan pihak Penegak hukum agar benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, dan Transparan apabila memang tidak lagi ada tekanan dan konsistensi dari Kejari simalungun, kami siap melakukan Aksi Unras sampai Ke Kejatisu, Merdeka!,”Tegas gideon surbakti.(Rls/GS)

Artikel Mahasiswa Memberikan Data Tambahan Untuk Penguatan DUMAS di Kejari Simalungun pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Pematangsiantar, Relasipublik.com –
Tindakan arogan Satpol PP Kota Pematangsiantar dalam pengamanan Pengamen yang diduga Tunanetra tepatnya Jln Sutomo 13 Juni 2025 sekitar Pukul 15:00 Wib. Tindakan tersebut juga viral melalui media sosial membuat warga masyarakat Pematangsiantar sangat geram dengan prilaku tersebut .

Salah satunya adalah Muhammad Dimas Pramana selaku Ketua (KRJPS )Kesenian Reog Jaranan Pemuda) dan Indra Simarmata selaku Ketua( GIMP) Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda yang diterima media ini secara tertulis pada Sabtu (14/6/2025).

Hal ini pun menuai kritik yang tajam dari Ketua KRJPS dan ketua GIMP. Mereka sangay menyayangkan sikap arogansi dari oknum satpol PP Pematangsiantar tersebut.

“Saya sangat menyayangkan sikap arogan dari satpol PP kota pematangsiantar yang kita nilai sudah sangat keterlaluan. Yang dimana kita ketahui, seharusnya mereka bersikap lebih Humanis dan memberikan ruang kepada pengamen untuk dapat berkreasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota pematangsiantar” Ujar ketua KRJPS .

Hal ini juga dapat disaksikan oleh Publik terkait sikap arogan Satpol PP kota Pematangsiantar melalui video yang beredar di media sosial, dan berharap agar Walikota dan DPRD kota Pematangsiantar menindak lanjuti kejadian ini.

“Saya berharap agar walikota dan DPRD Kota Pematangsiantar Siantar segera menindaklanjuti kasus yang saat ini sedang hangat di bahas terkait tindakan satpol PP kota tersebut. tindakan oknum satpol PP ini juga dapat mencederai wajah kota Pematangsiantar sehingga perlu tindakan tegas dari Walikota dan DPRD kota Pematangsiantar untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bila perlu, segera copot Kasatpol PP karena dianggap sudah gagal membina anggota nya sendiri untuk bersikap harmonis dalam melakukan tindakan apapun” Ujar Indra Simarmata.
(Rls/Red/Indra Simarmata)

Artikel Satpol PP kota Pematangsiantar Bersikap Arogan Kepada seorang pengamen, KRJPS Dan GIMP : Mengecam Tindakan Satpol PP kota Pematangsiantar pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

SIMALUNGUN, Relasipublik.Com- Polres Simalungun berhasil mengungkap kasus pelecehan seksual yang mengguncang, dimana seorang ayah melakukan persetubuhan terhadap tiga anak kandungnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah anak tertua mencoba melakukan bunuh diri karena mengetahui adik bungsunya juga menjadi korban ayah kandung mereka.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (27/5/2025) sekitar pukul 20.30 WIB, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Simalungun AKP Verry Purba menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari percobaan bunuh diri yang dilakukan Melati (nama samaran), anak tertua yang saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana di salah satu universitas di Jakarta.

Kepala Bagian Operasional Reskrim IPDA Bilson Hutauruk menjelaskan kronologi terbongkarnya kasus ini. “Melati mencoba bunuh diri setelah dihubungi adiknya, Anggrek (13 tahun), yang menceritakan bahwa dia juga menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung mereka. Mengetahui hal ini, Melati merasa putus asa karena dia dan adiknya yang lain, Seroja, juga pernah mengalami hal serupa,” ujar IPDA Bilson.

Percobaan bunuh diri Melati dengan meminum racun berhasil digagalkan oleh keluarga yang mengetahui kejadian tersebut.

Kakek dari ketiga korban kemudian langsung mendatangi Melati di Jakarta untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat dijenguk kakeknya, semua fakta mengerikan ini akhirnya terungkap.

Berdasarkan pengakuan korban, ketiga anak perempuan tersebut – Melati, Seroja, dan Anggrek – semuanya menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung mereka sendiri yang berinisial TRT (41 tahun).

Ibu dari para korban tidak mengetahui kejadian ini karena semua anak diancam oleh ayah mereka, dan setiap kali perbuatan tersebut dilakukan, rumah dalam keadaan kosong.

Atas dasar kejadian ini, kakek korban berinisial JT membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/196/V/2025/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut pada tanggal 22 Mei 2025, dengan korban utama yang dilaporkan adalah Anggrek yang berusia 13 tahun.

IPDA Bilson menjelaskan modus operandi tersangka TRT dalam melakukan kejahatannya terhadap Anggrek. “Pertama kali TRT mengajak anak kandung korban yang bernama  Anggrek untuk pergi ke warung tuak miliknya dengan alasan membersihkan rumput di lokasi warung, sesampainya di warung, korban membersihkan rumput dan kemudian beristirahat di dalam kamar hingga tertidur.”

Pada saat korban tertidur, TRT masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Dia kemudian secara paksa membuka pakaian korban.

Meskipun korban melakukan perlawanan dengan menendang dan berteriak “Jangan Pak… Jangan Pak…”, namun karena lokasi warung jauh dari perkampungan, TRT tidak menghiraukan perlawanan korban dan tetap melangsungkan aksi kejinya.

Berdasarkan penyelidikan, TRT melakukan persetubuhan terhadap korban Anggrek sebanyak dua kali. Pertama kali pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam kamar rumah kediaman TRT di salah satu kecamatan wilayah Kabupaten Simalungun. Kedua kalinya pada tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar warung tuak milik TRT.

“Kasus ini baru terungkap setelah korban Anggrek menceritakan kepada kedua kakaknya, dan ternyata kedua kakaknya juga menjadi korban pencabulan dari ayah mereka sendiri. Kedua kakak korban sudah menjalani pencabulan saat masih duduk di bangku kelas 5 SD,” jelas IPDA Bilson.

Tersangka TRT dipersangkakan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) dan/atau Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terkait kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman yang berat.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan profesionalisme Polri dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Polres Simalungun berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan memproses hukum tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya perlindungan terhadap anak-anak.(Rls)

Artikel Polres Simalungun Ungkap Kasus Incest Tiga Anak Perempuan Oleh Ayah Kandung, Terungkap Setelah Kakak Tertua Coba Bunuh Diri pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Sat Narkoba Polres Simalungun dari masyarakat. Masyarakat melaporkan bahwa di sebuah rumah di Huta 5 Bandar Jambu, sering terjadi transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian.

Setibanya di lokasi sekira pukul 17.00 WIB, petugas langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki di dalam rumah yang mengaku bernama Cipto alias Cecep (45 tahun).

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat sebagai barang haram, yaitu 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat total (Brutto 32,75 Gram), 1 (satu ) unit Hp Android merk Vivo, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, Uang tunai diduga hasil penjualan Rp 200.000.

Berdasarkan keterangan Cipto alias Cecep, ia mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Rudi yang berdomisili di Dolok Merawan, Tebing Tinggi. Petugas Sat Narkoba kemudian melakukan pengembangan ke lokasi tersebut, namun Rudi telah lebih dulu melarikan diri. Hasil pengecekan terakhir menunjukkan bahwa Rudi sedang berada di Rokan Hilir, Riau.

Cipto alias Cecep dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kasat Narkoba Polres Simalungun, AKP Henry Salamat Sirait, S.IP., S.H., M.H., menegaskan komitmen Sat Narkoba dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun.

“Kami akan terus berupaya untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba dan memberikan efek jera kepada para pelaku,” ujar AKP Henry Salamat Sirait. “Polri berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.”

Polres Simalungun akan melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba di atasnya. Tersangka Cipto alias Cecep akan dibawa ke Mako untuk proses penyidikan lebih lanjut.

“Kami akan melengkapi berkas perkara dan memproses tersangka untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tambah AKP Henry Salamat Sirait.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba dan menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Polres Simalungun juga akan terus meningkatkan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba.

Polres Simalungun juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba.

“Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran narkoba,” tambah AKP Henry Salamat Sirait. “Dengan informasi yang akurat dari masyarakat, kami dapat lebih mudah mengungkap kasus narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.(Rls)

Artikel Polres Simalungun Bekuk Bandar Sabu, 32,75 Gram Sabu Diamankan pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Parapat, Sumatera Utara//relasipublik.com — Kepolisian kembali menunjukkan kesigapannya dalam mengatasi bencana alam yang terjadi di wilayah Parapat, Kabupaten Simalungun. Berkat koordinasi yang baik antara Polres Simalungun, TNI, Pemkab Simalungun, dan masyarakat, proses evakuasi dan pembersihan material banjir bandang terus berlangsung dengan hasil yang menggembirakan pada, Senin siang (17/3/2025).

Pembersihan material berupa batu besar, tanah, dan lumpur masih terus dilakukan di tiga lokasi utama, yaitu Jalan SM Raja Parapat, Jalan Angga Rajim Parapat, Jalinsum Sualan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Dalam kegiatan ini, Kepolisian berperan aktif mengoordinasikan proses pembersihan yang dibantu dengan peralatan berat dari PUPR dan PT. TPL, berupa satu unit ekskavator PT. TPL di Jalan Angga Rajim Parapat, dua unit ekskavator PUPR yang digunakan di Jalan SM Raja Parapat dan Jalinsum Sualan Nagori Sibaganding.

Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa S. Meliala, S.H., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa berkat kesigapan seluruh pihak yang terlibat, kondisi di lapangan mulai terkendali dan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Kepolisian bersama TNI, PUPR, dan masyarakat bahu-membahu menyingkirkan material tanah dan bebatuan yang menutupi jalan. Berkat kerja sama ini, akses jalan di Jalan SM Raja Parapat sudah kembali normal dan arus lalu lintas telah lancar. Sementara di Jalan Angga Rajim Parapat, pembersihan masih terus kami lakukan, terutama pengangkatan batu besar yang menyumbat aliran Sungai Batu Gaga. Di Dusun Sualan Nagori Sibaganding, kendaraan sudah dapat melintas meskipun masih dalam tahap pembersihan satu jalur,” jelas AKBP Choky Sentosa S. Meliala.

Lebih lanjut, Kapolres Simalungun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengerahkan personel di lapangan hingga proses pemulihan selesai sepenuhnya. Keterlibatan Kepolisian dalam proses ini tidak hanya dalam pembersihan jalur, tetapi juga memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melalui Plt. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Polres Simalungun dan seluruh pihak yang terlibat.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Kepolisian dan elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan ini. Kepolisian berkomitmen untuk terus hadir dalam setiap penanganan bencana dengan memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kami berharap, proses pembersihan dapat segera rampung sehingga aktivitas warga dapat kembali normal sepenuhnya,” ujar Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem.

Saat ini, semangat gotong royong dan kerja keras masih terus berlangsung di lapangan. Kepolisian bersama seluruh elemen terkait berupaya maksimal agar penanganan pasca-banjir ini dapat segera diselesaikan dengan baik.(Rls/Ronald Sihombing)

Artikel Kolaborasi Polres Simalungun dan Pihak Terkait Sukses Pulihkan Akses Jalan di Parapat pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Medan//relasipublik.com-Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto melalui Plt Kabid Humas Polda Sumut Kombes Yudhi Surya Markus Pinem, menghimbau masyarakat agar tetap waspada pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa kawasan wisata Danau Toba Parapat, Simalungun pada Minggu (16/3/2025) semalam.

Yudhi menyebut, saat pihaknya melalui Polres Simalungun telah turun ke lokasi tidak lama setelah kejadian. Dengan tujuan untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan pembersihan material longsor di sekitar lokasi.

“Kita dari Polda Sumut, melalui Polres Simalungun telah menurunkan sejumlah personel ke lokasi, kita juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati,” ujar Yudhi Senin (17/3/2025).

Diterangkan Yudhi, pembersihan material longsor sudah dilakukan sejak pagi tadi yang bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah setempat

Apel pagi tadi dipimpin Bupati Simalungun, Dr. Anton Saragih, ini dihadiri sejumlah pejabat termasuk Kabag Ops Polres Simalungun, Kompol Martua Manik, Dandim 0207/Simalungun Letkol INF Selamet Fauzan, M.Han, serta Anggota DPRD dari Partai Golkar Simalungun Eva Sinaga.

Apel kesiapan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak siap dalam melakukan pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak banjir di Kota Parapat, ujar Yudhi mengakhiri.(Rls/Ronald Sihombing)

Artikel Kawasan Danau Toba Diterjang Longsor dan Banjir, Polda Sumut Himbauan Warga Berhati-hati pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Saat banjir bandang menerjang .Kota Wisata Parapat Simalungun, Minggu 16 Maret 2025.(Dok. A. Tigor Sitorus).

Simalungun//relasipublik.com— Polres Simalungun bersama jajaran TNI, Pemerintah Kabupaten Simalungun, dan masyarakat melaksanakan apel kesiapan penanggulangan bencana banjir di Pantai Bebas, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Senin (17/3/2025).

Apel yang dipimpin Bupati Simalungun, Dr. Anton Saragih, ini dihadiri sejumlah pejabat termasuk Kabag Ops Polres Simalungun, Kompol Martua Manik, S.H., M.H., Dandim 0207/Simalungun Letkol INF Selamet Fauzan, M.Han, serta Anggota DPRD dari Partai Golkar Simalungun Eva Sinaga.

Apel kesiapan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak siap dalam melakukan pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak banjir di Kota Parapat. Bupati Simalungun menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menangani dampak bencana.

Kegiatan ini dilakukan bersama seluruh elemen masyarakat untuk membersihkan segala puing-puing yang disebabkan oleh banjir.

Polres Simalungun yang diwakili Kabag Ops Kompol Martua Manik, S.H., M.H., mengerahkan personel untuk membantu pembersihan di beberapa titik utama seperti RSU Parapat, Jalan SM Raja, dan Jalan Angga Rajin. Kompol Martua Manik memastikan seluruh anggotanya siap mendukung upaya pemulihan dan menjaga keamanan selama proses pembersihan berlangsung.

Sementara itu, Sat Lantas Polres Simalungun di bawah pimpinan Kasat Lantas AKP Jonni F.H. Sinaga, S.H., melakukan pengamanan jalur lalu lintas yang terganggu akibat banjir bandang dan longsor di Desa Sualan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Pengalihan arus dilakukan dari arah Siantar menuju Toba melalui Simpang Palang – Sitahoan, sementara arus dari Toba menuju Siantar tetap melalui jalan utama.

“Hingga saat ini, proses pembersihan sisa-sisa material longsoran masih berlangsung. Namun, arus lalu lintas sudah dapat digunakan satu jalur. Kami terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait situasi terkini agar perjalanan dapat berjalan lancar dan aman,” ujar AKP Jonni F.H. Sinaga, S.H.

Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa S. Meliala, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi serta melakukan pengawasan dan pengamanan di lokasi-lokasi terdampak.

“Polres Simalungun berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan bencana ini. Semoga dengan kerja sama seluruh pihak, situasi dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal,” ujarnya.(Rls/Ronald Sihombing)

Artikel Sinergi Polres Simalungun, TNI, Pemkab dan Masyarakat Simalungun Pulihkan Parapat dari Banjir pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Simalungun//relasipublik.com-Rektor Universitas Simalungun, Dr. Sarintan Efratani, MSi, kembali menabur konflik dengan sesama kolega dosen. Jika beberapa waktu lalu Sarintan bertikai dengan mantan Rektor Dr. Corry Purba karena perebutan jabatan Rektor USI, kemudian konflik terbuka dengan Dr. Benteng Sihombing karena dugaan plagiat karya ilmiah, kini Sarintan Damanik kembali membuat USI gonjang- ganjing setelah karena secara sepihak ia memberhentikan Dr. Tuahman Sipayung dari jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun, tindakan mana dianggap sebagai bentuk arogansi atau kesewenang- wenangan. Demikian Dr. (C), Daulat Sihombing, SH, MH
Mengatakan secara tertulis kepada media pada Jumat 14 Maret 2025.

Dr. (C), Daulat Sihombing, SH, MH selaku kuasa hukum Dr. Tuahman Sipayung, MSi, kepada wartawan menjelaskan, bahwa kliennya Dr. Tuahman Sipayung, MSi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Simalungun Nomor : 051/G.35/USI/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Periode 2023 – 2027, diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, karena Dr. Tuahman Sipayung disebut telah 2 (dua) menjabat Dekan 2 (dua) periode yakni 1999 s/d 2002 dan 2002 s/d 2006.

Sedangkan menurut mantan Hakim Adhoc pada PN. Medan ini, SK Rektor USI tersebut merupakan bentuk arogansi atau kesewenang- wenangan, karena tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Cacat Hukum

Menurut Daulat, pemberhentian Dr. Tuahman Sipayung, MSi dari Dekan Fakultas Ekonomi USI, setidaknya melanggar 3 (tiga) hal. Pertama, Statuta USI Pasal 64 point 1 Tahun 2024 menyatakan : “Dekan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas serta persetujuan Yayasan”. Faktanya SK Rektor USI, Sarintan Damanik tentang pemberhentian Dr. Tuahman Sipayung tidak didasarkan pada Rapat Senat Fakultas dan/ atau pertimbangan dari Senat Universitas, sehingga cacat secara Prosedur.

Kedua, Statuta USI Tahun 2020 Pasal 59 point 1, jo. Statuta Tahun 2024 Pasal 63, menyatakan “Rektor mengangkat dan melantik satu orang Dekan dari antara Calon Dekan yang diusulkan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan Persetujuan Pengurus Yayasan”. Faktanya, pengangkatan Dr. Darwin, SE, MSE, sebagai Plt. Dekan Fakultas Ekonomi menggantikan Dr. Tuahman Sipayung, MSi sebagaimana tersebut dalam SK Rektor Universitas Simalungun Nomor : 051/G.35/USI/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Periode 2023 – 2027, tanggal 12 Maret 2025, tidak didasarkan pada adanya Pemilihan, sehingga juga cacat secara Prosedur.

Ketiga, berdasarkan asas nonretroaktif bahwa peraturan perundang- undangan hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah peraturan perundang- undangan itu dinyatakan berlaku. Artinya peraturan perundang- undangan tidak dapat diterapkan secara mundur untuk peristiwa yang terjadi sebelum peraturan perundang- undangan tersebut berlaku. Faktanya, SK Rektor Universitas Simalungun Nomor : 051/G.35/USI/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Periode 2023 – 2027, pada konsideran “Menimbang” pada huruf a dan b, didasarkan pada Statuta USI Tahun 2020 dan Tahun 2024, sedang pengangkatan Dr. Tuahman Sipayung sebagai Dekan Fakultas Ekonomi terjadi pada Periode 1999 – 2002 dan Periode 2002 – 2006, sehingga cacat secara Asas.

Oleh sebab itu, aktivis NGO/ Ornop ini menyatakan SK Rektor Universitas Simalungun Nomor : 051/G.35/USI/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Periode 2023 – 2027, cacat hukum sehingga batal demi hukum. Sebagai kuasa hukum Daulat mengaku telah resmi telah melayangkan surat keberatan kepada Rektor USI melalui Surat No. 27/KA/III/2025, tanggal 13 Maret 2025, yang mendesak agar Surat Keputusan Rektor Universitas Simalungun Nomor : 051/G.35/USI/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Periode 2023 – 2027 tertanggal 12 Maret 2025, dicabut dan dibatalkan.

Jika Rektor tidak mencabut atau membatalkan suratnya?, “kita akan melakukan pressure yang dianggap perlu termasuk mengajukan sengketa ke peradilan TUN”, ujar Daulat mengakhiri.

Bergolak

Keputusan Rektor USI tentang Pemberhentian Dr. Tuahman Sipayung, MSi, ternyata tak hanya mengundang gejolak di level elit kampus tetapi juga merembes ke akar rumput. Sejak Kamis (13/3/2025) hingga hari ini Jumat (14/3/2025), ratusan mahasiswa USI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Fakultas Ekonomi dan Kantor Rektor USI, menuntut agar Keputusan Rektor, dibatalkan.

Satu spanduk lebar yang diusung dalam aksi bertuliskan Petisi Mahasiswa Fakultas Ekonomi ”Tolak DR. Darwin, SE, MSE Lanjutkan DR. Tuahman Sipayung, MSi (Stop Pembodohan Kampus). Diperkirakan aksi ini masih berlanjut, karena meskipun Rektor USI, Dr. Sarintan Efratani Damanik, MSi, telah menemui langsung para pendemo dan berupaya memberikan penjelasan, akan tetapi massa aksi tidak puas dan terus meneriakkan ”Tolak DR. Darwin, SE, MSE Lanjutkan DR. Tuahman Sipayung, MSi.(Rls)

Artikel KEPUTUSAN REKTOR USI TENTANG PEMBERHENTIAN DR. TUAHMAN SIPAYUNG, MSi SEBAGAI DEKAN, CACAT HUKUM pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Pematangsiantar//relasipublik.com- Kehadiran Irian Supermarket & Depart Store Kota Siantar menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat dan mahasiswa karena pihak Irian Supermarket dan tidak mampu buktikan data saat Rapat Dengar Pendapat bersama Mahasiswa. (Kamis, 6/3/2025)

Dijelaskannya melalui Pesan WhatsApp Seluler bersama Awak Media bahwa tidak ada yang melarang berdirinya Irian Supermarket & Depart Store di Kota Pematangsiantar bahkan kita dukung karena demi pertumbuhan perekonomian Kota Pematangsiantar kita tercinta.

Namun ada beberapa hal yang harus kita telaah mengenai berdirinya Irian Supermarket tersebut. -ucap Andry Napitupulu

Adapun pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pihak Irian Supermarket yakni, Marwan, SH (Kuasa Hukum), Sudjadmiko, EKA Surya (Manajer Irian Supermarket) dan Frans Pasaribu (Humas Irian Supermarket), di Lim Koktong, Jln. Kapten M.H Sitorus. (5/3/2025)

Sesuai Hasil Rapat Dengar Pendapat bersama pihak Irian Supermarket & Depart Store sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang diduga telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Adapun beberapa aturan hukum yang diduga telah dilanggar pihak Irian Supermarket & Depart Store, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No 22 Tahun 2022 tetang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematangsiantar No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, dan Peraturan Walikota (PERWA) No 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala DPMPT Kota Pematangsiantar.

“Andry Napitupulu sampaikan usulan,saran serta solusi kepada pihak Irian Supermarket tersebut, seperti mengantisipasi kemacetan berlalu-lintas harus selalu berkoordinasi kepada Sat Lantas dan Dinas Perhubungan agar dibuat posko dan membuat arus balik lalu lintas supaya satu jalur di area jln. Gereja.”- ucapnya

Ditambahkan, Dimas Prahmana selaku Pemuda yang aktif juga Bersuara di Kota Pematangsiantar sampaikan bahwa pada pada prinsipnya kita mengedepankan atas keresahan masyarakat sekitar yang dimana beberapa masyarakat yang memiliki usaha dagang kecil-kecilan sangat berdampak karena berkurangnya konsumen dikarenakan kemacetan yang ada.

” Kita juga mempertanyakan, mengapa pihak Irian Supermarket tersebut pada RDP tidak memberikan dokumen-dokumen berkas terkait perizinan, seperti AMDAL , izin gangguan dan lainnya, kita menduga bahwa beberapa dinas yang berkaitan atas perizinan usaha sudah mendapat setoran dari pihak Irian Supermarket.” -ucap Dimas

Andry juga melihat Spanduk Banner Irian Supermarket yang masih bertebaran ditiang listrik dan pepohonan dikota Pematangsiantar juga diduga telah melanggar aturan, seperti di tiang listrik depan kantor DPRD, kita minta Satpol PP harus segera mencabutin spanduk-spanduk yang masih bertebaran, jika tidak ada izinnya segera dicabut itu sudah melanggar aturan. -Ucap Andry

Diakhir, kita akan suratin beberapa dinas terkait dengan perizinan usaha serta pihak kepolisian unit Sat-Lantas dan dalam waktu terdekat kita akan mendesak Walikota Pematangsiantar untuk turun langsung menindak Irian Supermarket tersebut melalui Aksi Unjuk Rasa. – tutup Andry.(Rls)

Artikel Menuai Kontroversi, Irian Supermarket & Depart Store tak Mampu Buktikan Data pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.

Pematangsiantar//relasipublik.com- Salah satu Aktivis Mahasiswa Siantar-Simalungun angkat bicara terkait keresahan masyarakat atas berdirinya Supermarket dan Departement (Dept) Store Irian di Jln. Gereja. (Senin,3/3/2025)

“Kehadiran Irian Supermarket & Depart Store Kota Siantar akan membuat pro dan kontra ditengah masyarakat. Hal itu didasari atas kajian bahwa masyarakat memang akan ramai mengunjungi karena masih baru tapi disisi lain masyarakat juga merasa resah terjadinya kemacetan.

Andry menjelaskan Irian Supermarket & Depart Store Kota Siantar juga telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dimana, Irian Supermarket & Depart Store Kota Siantar diduga sudah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggara, perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, Perda No 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar tahun 2012-2032.

Kemudian terkhusus diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwa) Siantar No. 8 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk itu Walikota Siantar Wesly Silalahi diminta turun langsung mengecek izin Operasional Irian Supermarket & Depart Store terkhusus izin gangguan diatur pasal 2 Perwa no 8 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Jika ditemukan ada gangguan Walikota Siantar sudah selayaknya hentikan sementara aktivitas irian agar di Crosscek beberapa hal lainnya yang sudah dilanggar,” Tegasnya.

Selain itu, Andry menambahkan pihak Irian Supermarket & Depart Store juga diduga telah mengabaikan Pasal 9 Peraturan daerah (Perda) No 1 tahun 2013 tentang sistem jaringan Jalan Arteri Sekunder agar tidak terganggu arus lalulintas.

Dimana jalan Gereja merupakan salah satu Jalan Arteri Sekunder sudah terjadi terganggu arus lalulintas sejak berdirinya Irian Supermarket & Depart Store. Serta diduga melanggar Undang Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas Jalan.

Seharusnya pihak Irian Supermarket & Depart Store harus meminta terlebih dahulu disahkan Perda terbaru terkait lalulintas jika ingin lalulintas aman di Jalan Gereja tersebut seperti jalan Gereja dibuat satu arah.

“Semua pengkajian yang saya uraikan ini sebagai pengkajian anak hukum. Jadi Walikota Siantar diminta Stop Sementara Aktivitas Irian Supermarket & Dept Store Kota Siantar.

Diakhir, Ia menegaskan bahwa apa yang sudah disampaikan dari beberapa argumentasi Aktivis Mahasiswa Siantar-Simalungun bersedia untuk Dialog Terbuka demi menyampaikan Argumentasi dan data dengan Supermarket Irian dan Pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar,. -tutup Andry.(Rls/AN)

Artikel Andry Napitupulu minta Stop Sementara Aktivitas Irian Supermarket & Dept Store pertama kali tampil pada Relasi Publik Sumut.