Medan//Relasipublik News – Ribuan massa dari aliansi Buruh Kota Medan menyampaikan orasinya menuntut kenaikan upah pada tahun 2024, mereka mulai mengadakan orasinya di Disnaker Provinsi Sumatera Utara Kantor DPRD Sumatera Utara dan Kantor Walikota Medan, Kamis (10/8/2023) Siang
Mereka yang tergabung dari massa FSP LEM SPSI, PD FSP, RTMM SPSI dan PC FSP KEP dalam tuntutannya mereka menyampaikann Agar Pemerintah mencabut UU No.6 tahun 2023 tentang penetapan PERPU No.2 tahun 2022, Segera mencabut Undang-Undang OMNI BUS LAW Kesehatan, Kadis Naker Sumut agar segera mengaktifkan kembali aktivitas atau kegiatan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Propinsi Sumut.
Walikota Medan Bobby Nasution menyambut baik kedatangan para pendemo dengan mengatakan,
agar sama – sama memperhatikan dan mendiskusikan bersama serta mengikuti regulasi dengan pihak Provinsi dan Dewan Pengupahan, baik kenaikan upah dan kesehatan Ketenagakerjaan atau BPJS.
Saat menerima para pengunjuk rasa tersebut Bobby sempat bertanya kepada para pengunjuk rasa, “Masih ada disini yang belum peserta BPJS ” tak satu orang pun diantara mereka menjawab sapaan tersebut Walikota tersebut.
Menurut Walikota, masih ada pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pada hal mereka bekerja diperusahaan tapi yang tanggung APBD Mesan, hal itu tidak adil.
Tahun 2024 nanti semua akan mengikuti regulasi bersama Dewan Pengupahan dan bersama pihak Provinsi bahwa masih ada perusahaan yang belum ada peserta BPJS bagi buruh atau tenaga kerjanya di perusahaan.
Alhamdulillah kami diterima Walikota Medan Bobby Nasution dengan sambutan yang baik, kata Supranoto,SH.Sekretaris Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi.
“Kami harap kenaikan upah pada tahun 2024 yang akan datang sepuluh persen dari upah yang sekarang” harap Supranito(BR)
