Foto.Ket- Masyarakat yang peduli situasi kondusif pasca Pemilu di Medan, Selasa (21/5/2024). Dok.Ist.
MEDAN //relasipublik.com-Berakhir sudah perjalanan panjang pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan pasangan Ganjar Pranowo-Prof Mahfud MD melalui Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang permohonannya ditolak seluruhnya. Tentunya, putusan itu menuai berbagai respons masyarakat termasuk kalangan akademisi hukum.
Masyarakat sipil dan akademisi harus melakukan konsolidasi secara lebih kompak dan solid untuk mengawal pemilu dan demokrasi ini, kata salah seorang “Aktivis Islam dan masyarakat yang pendukung Anies Rasyid Baswedan”, mengaku bernama Bahrein di Medan, Selasa (21/5/2024).
“Kami mengingatkan kepada semua pihak agar mengantisipasi pragmatisme calon yang mungkin akan menduplikasi pelanggaran yang dianggap bisa menghantarkan pada kemenangan. Hal ini harus dikawal sebaik mungkin agar problem seperti keraguan terhadap independensi penyelenggara, politisasi bansos, mobilisasi aparatur sipil negara untuk kepentingan pemenangan kandidat, pengelolaan tahapan pemilu yang tidak profesional sampai dengan teknologi yang kurang kredibel, tidak kembali terjadi,” Ujarnya.
“Di Pilkada itu potensi benturan massa dan konfliknya cukup tinggi, karena mengingat arena kompetisinya itu sangat lokal dan mudah terjadi gesekan. Pelajaran dari Putusan MK ini sangat banyak, fenomena amicus curiae yang membludak itu mengindikasikan bahwa masyarakat punya kepedulian dan mau berpartisipasi. Oleh karenanya, gerakan masyarakat sipil perlu lebih terkonsolidasi mengawal Pemilu dan demokrasi Indonesia” Ujar salah satu anggota Aktivis tersebut.
Pak Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar beserta para Ketum Partai Politik Koalisi telah menunjukkan sikap kenegarawanan terhadap hasil Putusan MK terkait PHPU tersebut, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk bersikap antipati terhadap pemerintah, Ujar Bahrein mengakhiri.(Red/Rls).
