Medan, Relasi Publik – Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatra Utara Abdul Rahim Siregar, menjelaskan kepada wartawan Relasi Publik Rabu (29/10/2025), Rencananya pembangunan Infrastruktur jalan Sumatera, memang diprioritaskan ke Dolok Sipiongot.
Dikatakan Abdul Rahim anggaran dana APBD Pembangunan jalan Sipiongot bukan lagi Prioritas sudah Super prioritas, dianggarkan di tahun 2026 jumlah dana anggarannya berkisar Rp.200 miliar lebih, ungkapnya saat ditemui di ruangannya usai Rapat Paripurna laporan reses.
Menurut laporan kegiatan tim reses I Tahun Sidang II 2025-2026 Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut VII.Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas dari Tanggal 5 sampai dengan 14 Oktober 2025, yang disampaikan dalam laporannya saat rapat paripurna.
Sedangkan masyarakat Desa Dalihan Natolu, kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, meminta kepada Pemerintah untuk menyalurkan Pupuk bersubsidi bagi petani. Saat ini Pupuk bersubsidi sulit didapat dan harganya lebih mahal.
Selain itu diharapkan bantuan perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini rusak parah di Desa Dalihan Natolu menuju Kecamatan Dolok. Serta masyarakat juga berharap untuk pembuatan irigasi sawah desa tersebut, perbaikan rambin (jembatan gantung) yang merupakan akses warga disana menghubungkan ke persawahan dan ladang warga.
Pemerintah juga harus memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa dan anak kurang mampu yang masih bersekolah
serta memberikan pelatihan tentang promosi dan pemasaran UMKM untuk masyarakat disana, agar ekonominya dapat berkembang.
Sedangkan judi Online yang marak di Masyarakat serta penyalahgunaan Narkoba harus segera diberantas.
Selain itu masyarakat berharap agar membangun bronjong di sungai yang bersebelahan dengan kantor Desa di khawatirkan akan abrasi jika tidak dipasang bronjong.
Selain itu, kejelasan pembangunan jalan Provinsi menuju Sipiongot Kec.Dolok. Jalan tersebut rusak parah sekitar 7 sampai 8 KM, rusak ringan sepanjang 25 Km, harus segera dituntaskan segera pembanguan dan perbaikan fisiknya, karena jalan tersebut belum pernah dibangun semenjak Indonesia merdeka. (BR)
