Medan Jumat 12 Desember 2025, Relasipublik.com – Anggota DPRD Sumut dari Partai Nasdem Pdt Berkat Kurniawan Laoly mengatakan Apabila Bencana Sumut tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional maka Nias Harus Merdeka dari Indonesia. Hal itu diucapkan di depan massa aksi Horas Bangso Batak di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam bonjol Medan pada, Jumat 12 Des 2025 sekitar jam 15 Wib .
Massa aksi sekitar lima ratus orang yang dipimpin oleh Koordinator Aksi Lamsiang Sitompul SH MH ( Ketua Umum Horas Bangso Batak ) didampingi oleh Johan Merdeka ( Ketua Umum Satu Betor ) Ahmad Rizal ( Ketua LSM Penjara Indonesia ) Ustadz Martono dari FKIB dan Wage Nainggolan Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dalam Orasinya Lamsiang Sitompul meminta agar DPRD Sumut bersama sama dengan masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan Bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional, membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) seperti BRR Nias dan Aceh, saat Tsunami dengan memberikan Anggaran 100 trilyun dengan perkiraan bahwa sesuai dengan Release dari BNPB kerugian Bencana Sumatera Rp.51 Trilyun.Maka apabila dana tersebut kalau di bagi 3 maka Sumut mendapat bagian Rp. 17 trilyun. Kalau hanya mengandalkan APBD Sumut dan Kab Kota terdampak bagaimana mungkin, ujar Lamsiang.
Lebih lanjut Lamsiang mengatakan, Sumut saja Dana Penanggulangan Bencana hanya sekitar Rp.100 milyar, Kab Taput Tapsel Tapteng dan Sibolga paling juga sekitar Rp. 10 M masing masing, sehingga kalau dikumpulkan paling sekitar 150 milyar tambah lain lain andaikan jadi 500 milyar apa sebanding dengan kebutuhan puluhan trilyun rupiah ? Ujarnya dengan bertanya.
Selanjutnya dia meminta agar Perusahaan Perusak Lingkungan ditangkap dan diadili serta dihukum untuk mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan.
Selain itu Lamsiang meminta agar Presiden mencopot para Pejabat dan Menteri yang tak becus, antara lain Kepala BNPB yg menyebutkan bahwa Bencana hanya mencekam di Medsos padahal fakta dilapangan tidak seperti itu. Padahal faktanya Ribuan rumah hanyut dan hancur , Sawah dan ladang yang hancur juga infrastruktur jalan dan jembatan . Bahkan ribuan orang meninggal dan ribuan hanyut , tertimbun dan tak ketemu/hilang sampai saat ini.
Mantan Pangdam I BB yang mengatakan tidak ada penggundulan hutan, juga kementerian yang lain juga mengucapkan hal sama seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Olah Raga, Menteri Sosial, ujarnya.
Di depan ratusan massa aksi Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dari Partai Nasdem didampingi oleh Fajri Akbar dari Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka juga turut berduka cita atas kejadian banjir di Sumut dan beliau sepakat bahwa Pemerintah harus menetapkan banjir sumatera sebagai Bencana Nasional dan apabila Presiden tidak menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional maka Nias harus merdeka dari Indonesia.
Di akhir pertemuan massa aksi dan anggota DPRD Sumut sepakat menandatangani tuntutan yg isinya antara lain 1. Meminta Presiden menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional 2. Meminta Pemerintah membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi ( BRR ) dengan anggaran 100 trilyun. 3 . Menangkap dan menindak Para Perusahaan Perusak Lingkungan dll. Massa yg terdiri dari Ratusan orang dari Horas Bangso Batak dan elemen lainnya berjalan dengan tertib di tengah guyuran hujan dengan pengawalan Polisi akhirnya bubar setelah ada kesepakatan dengan Anggota DPRD Sumut.(Rls/TIM)
