SUMUT.Relasipublik.com–Rutan Klas 1 Medan Kanwil Kemenkumham Sumut mengikuti acara Simposium Nasional Pemasyarakatan dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke- 59 Tahun 2023.
Karutan Klas 1 Medan Nimrot Sihotang dan Pejabat Struktural beserta Staff mengikuti rangkaian Acara Simposium Nasional Pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual
di Aula Muladi Rutan Klas 1 Medan, Kamis (13/4/2023).
Acara Simposium Nasional Pemasyarakatan ini mengusung tema “Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia”.
Dalam acara tersebut pertama-tama Laporan Pelaksanaan Kegiatan Simposium Nasional yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga.
Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna H. Laoly membuka langsung Acara Simposium Nasional Pemasyarakatan dengan pemukulan Gong yang dilaksanakan di Jakarta, 13 April 2023.
Dalam paparannya Keadilan Sosial adalah sebuah posisi mutlak dan tidak dapat ditawar lagi untuk keberlangsungan negara ini. Ketika keadilan sosial bukan lagi menjadi concern, maka setiap anak bangsa dengan segala macam daya dan upaya pasti akan berusaha mengembalikan laju gerbong negara ke dalam rel yang seharusnya.
“Keadilan Sosial meeupakan posisi mutlak yang tidak dapat ditawar, “Kata Laoly.
Pemidanaan seharusnya menjadi sarana alat kontrol sosial yang mempunyai tiga fungsi yaitu, sebagai Alat Pencegahan Kejahatan, Alat untuk mempertahankan moral orang – orang yang patuh, dan Alat untuk mereformasi pelaku kejahatan.
Dalam acara tersebut Menteri Hukum dan Ham RI juga mengucapkan Terima kasih dan Apresiasi sebesar – besarnya kepada semua pihak, baik narasumber, pemerintah maupun swasta, baik pusat maupun daerah, Lembaga Pendidikan maupun lembaga non Pemerintah yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang besar.
Sebagai narasumber dalam acara Simposium Nasional tersebut ,Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia.t adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA. Anggota DPR Komisi III, H. Arsul Sani, SH., M.Si., Pr.M., LL.D.Wakil Menteri Hukum dan Ham RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej S.H., M.Hum.dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Y Ambeg Paramarta, S.H., M.Si
(Ronald Sihombing)
