Medan, Relasi Publik-
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar secara tidak langsung memahami apa yang kini dihadapi Pemvropsu, berkaitan dengan devisitnya APBD Sumut tahun 2025, lebih dari Rp 700 milyar dari target Rp 13 triliun lebih
Padahal katanya bila 30 orang anggota DPR asal Sumut dan empat anggota DPD sebenarnya bisa mencari solusi, agar bantuan pemerintah pusat ke Sumut. bisa ditambah.Mengingat sumberdaya alam (SDA) dari Sumut cukup melimpah ruah.
Dicontohkannya tambang emas di Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Seluas 200 ribu hektar, menghasilkan pajak untuk Provsu, hanya sebesar Rp 1 milyar saja pertahun. Pajak sebesar ini katanya, kami kutip dari Swara Jiwa, Rabu sore (1/10) di kantor DPRD Sumut, tidak cukup membayar gaji sebanyak 10 orang dari dapil Kabupaten Madina, Tapsel,Kota Sidimpuan, Palas dan Kabupaten Paluta
Padahal katanya di provinsi ini memiliki sda yang berlimpah, ada ratusan ribu hektar bahkan mungkin ada satu juta hektar perkebunan sawit milik negara, swasta dan swasta asing serta masyarakat dan yang ilegal. tambang emas, timah putih, energi listrik, karet dan lainnya. Seharusnya kata politisi PKS ini SDA sebanyak bisa jua memberikan kontribusi PAD bagi provinsi ini
Luasnya perkebunan sawit ini katanya pemerintah pusat hanya memberikan empat persen bagi PAD Sumut. DPRD SU telah berulangkali meminta tambahan dari PAD kelapa sawit ke Menteri Keuangan, tapi belum ditanggapi
Selama ini katanya pad Sumut mengutamakan pajak kendaraan bermotor, pbnkb,pap dan pajak rokok. Dari 8 juta lebih kendaraan bermotor, baru dapat dipungut hanya 2,3 juta kendaraan
(BR)
