Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaKabupaten Asahan

Pemkab dan DPRD Setujui Rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2026

251
×

Pemkab dan DPRD Setujui Rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2026

Sebarkan artikel ini
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin tanda tangani persetujuan R - APBD Tahun 2026.(dok/ist)

 

Asahan, RELASI PUBLIK — Pemerintah Kabupaten Asahan bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja sebesar Rp 1.567.159.986.889,00.

Pengesahan ini berlangsung di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menyebabkan pengurangan anggaran bagi Kabupaten Asahan sebesar lebih kurang Rp 247 miliar. Kondisi tersebut berimplikasi pada penjadwalan ulang sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, sehingga penataan ulang arah pembangunan menjadi sangat penting agar pelayanan dasar dan pelayanan publik tetap terjaga.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa penyesuaian TKD merupakan dampak langsung dari dinamika fiskal nasional dan global yang memengaruhi postur APBN. Pemerintah daerah harus merespons dengan pengendalian belanja, efisiensi, dan penajaman program untuk memastikan bahwa komitmen pembangunan tetap berjalan.

“Penyesuaian TKD adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Beberapa program prioritas, termasuk infrastruktur, terpaksa dijadwal ulang, namun prioritas layanan dasar dan pelayanan publik tetap kita jaga,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane MKM menegaskan bahwa seluruh Fraksi DPRD memahami dampak pengurangan TKD dan sepakat dengan langkah penajaman prioritas.

“Pengurangan TKD sebesar lebih kurang Rp 247 miliar tentu berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas, khususnya sektor infrastruktur. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengutamakan program yang menyangkut pelayanan dasar dan pelayanan publik agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang esensial,” ucap Efi.(is)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *