Foto, Ist.
MEDAN, relasipublik.com-Bongkar paksa terhadap Hunian warga yang terjadi disekitar Jalan Asrama Helvetia persis depan Sekolah Eka prasetia Panca karsa oleh Satpol PP pada tanggal 1 dan 2 September 2022 menjadi bahan pertanyaan warga yang tinggal disekitar wilayah tersebut.
Ketua Pejuang Batak Bersatu Kota Medan Sardi Hastomi Tamba dilokasi kejadian mengatakan, merasa kecewa dengan tindakan petugas Pamong Praja yang tidak mengikuti peraturan eksekusi.
“Mereka secara Arogan melakukan penggusuran tanpa pemberitahuan berkelanjutan” Ujar Sardi.
Dirinya juga menyampaikan bahwa Pejuang Batak Bersatu yang selama ini bergerak di bidang sosial bukan menentang program Pemkot Medan tapi selayaknyalah pemerintah juga memberikan perhatian kepada masyarakat yg tidak mempunyai rumah hunian agar dapat mengganti bangunan yg selama ini mereka tempati.
“Kami bukan menentang Program Pemerintah,kami hanya ingin Pemerintah berlaku adil kepada masyarakat, agar masyarakat dapat pergantian rumah yang selama ini ditempati” lanjut Sardi.
Mereka hanya mengharapkan ganti rugi akan bangunan yang telah dihancurkan demi kelangsungan hidup mereka kedepannya” katanya lagi.
Dirinya merasa keberatan karena hak masyarakat telah dirampas dan di tekan karena mereka merupakan anak kota Medan asli, dan kepada pemerintah agar dihargai dan diperhatikan
Menurut pengakuan warga, pembongkaran yang terjadi dilakukan secara tiba tiba tanpa ada surat pemberitahuan I, II dan ke III . Hunian warga tiba tiba dibuldozer dengan pengamanan ekstra dari Ratusan Petugas.
Ada sekitar 20-an rumah diwilayah tersebut yang dihancurkan oleh Buldozer milik Pemko Medan, Rumah rumah yang sebelumnya dijadikan sebagi sandaran hidup untuk tempat mencari nafkah seperti Tambal dan usaha kecil lainnya, kini telah rata dengan tanah, dan mereka sekarang harus memutar otak untuk mendapatkan penghasilan untuk menopang kehidupan yang semakin susah akibat naiknya Bahan bakar minyak.
Pada saat pembongkaran banyak warga yang pontang-panting mencari tempat tinggal dan tempat untuk menitipkan barang, sementara. sebagian warga Pada pembongkaran itu belum mendapatkan tempat.
Salah seorang Aktifis dan penggiat sosial kota Medan Junita Ht.galung yang dimintai pendapatnya oleh Media ini secara terpisah (4/9) mengatakan mengatakan ” Seharusnya dibuat dulu pendekatan dengan warga disana, bagaimana tehnis untuk memindahkan dan harusnya biaya pemindahan/ pengganti harus dibayar dan pemindahan harus sehumanis mungkin,” Kata Junita.
Dalam penggusuran tersebut Pihak satpol PP, TNI dan Polri mengawal dan menghambat massa agar tidak menghalangi penggusuran.
Di dapatkan informasi pada tahun 2002 lahan tersebut sudah diganti rugi oleh pemerintah sebelumnya, pembiaran lahan tidur selama 20 tahun oleh pemerintah, membuat masyarakat berusah untuk membangun kembali rumah tinggal serta tempat Usaha ditempat tersebut.
Selain itu, warga yang membuat tempat tinggal didaerah itu kebanyakan orang baru seperti halnya Ibu Br Manurung.
“Kami orang orang baru yang tidak mengetahui permasalahannya dan kami juga tidak ada meminta harus mempertahankan lahan ini namun kami meminta agar dikasih waktu untuk mencari tempat tinggal yang baru” Kata Br Manurung.
Wadan Satpol Polisi Pamong Praja Lukman meminta agar kedua belah pihak dapat menahan diri.Dirinya juga melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang agar dapat tercapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah ini.
“Saya menghimbau agar kedua belah pihak bisa menahan diri .Kita akan mediasikan dengan menghadirkan Dinas Perkim” singkatnya.(Parakuin Limbong)
