MEDAN, Relasipublik – Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKKP) melakukan terobosan dan transformasi 100% menuju e-Government atau Pemerintahan berbasis elektronik.
Berdasarkan data dari LKKP realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga 9 November 2020 belum mencapai 50 %.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2020, Rabu (18/11/2020) secara virtual.
Turut hadir secara virtual mengikuti Rakornas, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dari Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.
“Sudah saatnya perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa,” ungkap Jokowi.
Bukan hanya sistem yang cepat, transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu meningkatkan value for money dan memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat.
“Manfaatkan teknologi olah data agar lebih cepat seperti data analytic, cognitive computing, artificial intellegence, blockchain, sebagai bantuan untuk memonitor nilai realisasi dan transaksi real time,” terang Jokowi.
Dengan teknologi real time, lanjut Jokowi, akan memudahkan untuk memantau instansi mana saja yang belum mencapai target.
Bagi yang realisasinya masih rendah, segera diberikan peringatan. Berikut, Jokowi juga menegaskan untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM.
Selanjutnya, LKPP harus aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-Katalog, serta selalu melibatkan UMKM untuk memenuhi rantai pasokan.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai mengikuti Rakornas Pengadaan 2020 sepakat transformasi digital saat ini perlu menjadi suatu keharusan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sarat dengan kecepatan.
“Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan mempersiapkan SDM yang melek digital,” kata Edy.
Perihal pengadaan barang dan jasa, Edy berpesan kepada seluruh OPD bahwa tahapan perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang sangat strategis.
Sehingga, kata Gubernur, perlu perhatian khusus agar menyusun rencana pengadaan secara baik dan mengumumkan rencana umum pengadaan sebelum tahun anggaran berjalan.
“Di masa mendatang, pengadaan barang dan jasa dan realisasi kita harus senantiasa lebih baik. Belanja pemerintah tentunya akan berdampak pada bergeraknya aktivitas ekonomi, pembangunan dan pada akhirnya menyentuh dan dinikmati masyarakat,” tuturnya. (Red)
